Sandiaga Uno (foto: TEMPO/ Ijar Karim)
eramuslim.com – Politisi Partai Gerindra sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, berambisi polemik hutang piutang dengan Anies Baswedan distop.
Menurutnya, perihal ini bakal memperkerung situasi dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, menjelang Pilpres 2024.
“Karena ini berpotensi memecah belah kita, sementara kontestasi kerakyatan ini kudu kita rawat, pertemanan kudu dijaga, persahabatan kudu terus kita utamakan, saya tidak bakal memperpanjang lagi” ujar Sandi Sabtu (11/2/2023), saat dirinya berjamu ke Makassar.
Keinginan Sandiaga Uno tersebut sepertinya bakal susah dikabulkan. Pasalnya, kali ini politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengungkit polemik tersebut dengan menyebut bahwa perjanjian tersebut bisa menimbulkan pemufakatan jahat.
“Ya memang perjanjian semacam itu tidak boleh ada. Dan kita kudu komit agar perjanjian hutang piutang antara politisi di belakang layar itu kudu ditiadakan, lantaran itu bisa disebut sebagai permufakatan jahat,” kata Fahri, di Jakarta, Senin (13/2/2023).
Mantan politis PKS tersebut juga menganggap bahwa perjanjian dibalik proses pemilu adalah tindakan pelanggaran.
“Pinjam meminjam duit di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah corak perencanaan korupsi nan sangat kasat mata, praktek ini kudu kita hentikan jika kita mau Indonesia bebas dari korupsi, #StopBiayaPolitikIlegal,” tulis Fahri Hamzah dalam akun twitter resminya
Untuk kedepannya, Fahri Hamzah menyarankan agar KPK ketat dalam melakukan pengawasan perjanjian saat pemilu.
“Itu harusnya warning ya, KPK harusnya mengincar itu jika ada orang bikin perjanjian dengan pengusaha, orang kaya, duit dan sebagainya ditangkap itu harusnya. Tidak boleh ada itu,” pungkasnya.
Fahri Hamzah dikenal sebagai politis nan kritis dan idealis, tidak pandang bulu terhadap siapa saja nan menurutnya melanggar aturan. (Sumber: suara)