Said Didu: Warisan Jokowi Buruk Sangat Buruk, Presiden Berikutnya Harus Keluarkan Biaya Rp500 T

Eramuslim.com – Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tak sedikit nan mengundang kontroversi.

Namun, pro kontra terkait kebijakan pemerintahan seolah sudah dianggap menjadi perihal nan lumrah.

Belum lagi di negara Indonesia nan disebut menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Nisa nan kerap aktif mengkritik kebijakan Jokowi.

Kali ini, dia mengkritik terkait jalanan rusak sepanjang 170.000 Km alias 34 persen nan bakal diwariskan Jokowi.

“Rezim Jokowi diperkirakan bakal meninggalkan warisan jalan rusak sekitar 170.000 km alias sekitar 34% total panjang jalan (Data BPS 2021),” ucapnya dalam unggahannya di Twitter, Selasa, (16/5/2023).

Dia memperkirakan, pemerintah pengganti Jokowi bakal terbebani biaya perbaikan jalan sekitar Rp500-850 Triliun jika biaya perbaikan antara Rp3-5 Miliar.

“Jika biaya perbaikan antara Rp3-5 Miliar per Km artinya pemerintah bakal datang terbebani biaya perbaikan jalan sekitar Rp500-Rp850 Triliun,” tandasnya.

Berdasarkan laporan Statistik Transportasi Darat 2021 dari Badan Pusat Statistik (BPS), total panjang jalan di seluruh Indonesia mencapai 546.116 kilometer (km) pada 2021.

Jalan nan kondisinya baik mencapai 232.644 km alias 42,6% dari total panjang jalan di Indonesia.

Kemudian sepanjang 139.174 km jalan berada dalam kondisi sedang (25,49%), 87.454 km jalan rusak (16,01%), dan 86.844 km jalan rusak berat (15,9%).

Secara kumulatif, panjang seluruh jalanan nan rusak di Indonesia pada 2021 mencapai 174.298 km (31,91%).

“Jalan rusak adalah jalan nan dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan 20-40 km per jam dan perlu perbaikan pondasi jalan. Sementara, jalan rusak berat adalah jalan nan dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan 0-20 km per jam,” kata BPS dalam laporannya.

Panjang jalan di bawah kewenangan negara nan mempunyai kondisi baik mencapai 35,71%, diikuti kondisi sedang 56,10%, rusak 5,63%, dan rusak berat 2,56%.

Jalan provinsi dengan kondisi baik mencapai 53,15%, kemudian kondisi sedang 23,54%, rusak 11,6%, dan rusak berat 11,7%.

Selanjutnya, jalan kabupaten/kota dengan kondisi baik mencapai 42,03%, diikuti kondisi sedang 22,48%, rusak 17,65%, dan rusak berat 17,82%.

Jika dilihat berasas kewenangannya, jalan negara, provinsi, dan kabupaten/kota secara umum berada pada kondisi baik alias sedang.

(Fajar)