Ramai Isu Jokowi Minta 3 Periode, Hasto Ungkap PDIP Dilobi Lewat Menteri untuk Muluskan Perpanjangan

eramuslim.com – Sekjen PDIP mengakui, sempat ada lobi dari salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk menyetujui perpanjangan masa kedudukan Presiden Jokowi menjadi 3 periode.

Wacana ini disebut menjadi salah satu akar retaknya hubungan Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul buletin salah satu menteri nan mengatakan berasas big data-nya, itu ada cukup banyak nan mendorong perpanjangan kedudukan alias 3 periode,” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

“Sebelumnya saya berjumpa dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai nan menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah,” sambungnya.

Hasto tidak mengungkap secara gamblang siapa menteri nan dimaksud. Namun, berasas catatan kumparan, Menko Marves Luhut Pandjaitan merupakan menteri pertama nan mengungkap mempunyai big informasi untuk memperpanjang masa kedudukan presiden.

Hasto mengatakan, PDIP tegas menolak wacana tersebut. Sebab, PDIP alim terhadap konstitusi, ialah Presiden hanya menjabat selama 2 periode.

“Kami mendengar itu. Maka kemudian lantaran PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun kerakyatan nan sehat, nan alim pada Konstitusi. Maka PDIP berbareng rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap nan diambil oleh PDIP,” katanya.

Luhut Binsar Pandjaitan (kanan), Joko Widodo (kiri) dan Prabowo Subianto (tengah) di Hambalang.

Hasto menjamin pertanyaannya merupakan kebenaran nan betul-betul terjadi. Ia menyebut kemauan 3 periode diupayakan sejumlah ketum atas dasar permintaan Jokowi nan seringkali disebut ‘Pak Lurah’.

“Jadi, beragam upaya nan dilakukan oleh beberapa ketua umum, saat itu nan saya dapat informasinya, ini bisa dikroscek, saya pertanggungjawabkan secara politik norma dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan Rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain nan kemudian disuarakan ke PDIP,” kata dia.

Meski PDIP dilobi sejumlah pihak, kata dia, PDIP konsisten dengan patokan UUD 1945.

“Tapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game nan sangat esensial nan kudu kita ikuti,” tandas Hasto.

(Sumber: Kumparan)