Pesan Yusril ke Gibran: Enggak Usah Maju Deh, daripada Timbul Masalah di Kemudian Hari

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

 Enggak Usah Maju Deh, daripada Timbul Masalah di Kemudian Hari

eramuslim.com –  Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kepala daerah, meliputi bupati, walikota termasuk wakilnya, bisa maju pilpres 2024. Ia menyarankan agar putusan ini sebaiknya tidak dijalankan lebih dulu oleh kepala daerah nan mau melaju ke Pemilihan Presiden (Pilpres).

Dia mengatakan, banyak persepsi publik nan mengarahkan kepada walikota Solo Gibran Rakabuming. Soal itu, dirinya tidak melarang jika memang betul Gibran bakal maju sebagai Cawapres, namun dirinya menyarankan agar putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak maju pada Pilpres 2024.

“Apakah Pak Gibran bakal memanfaatkan putusan MK itu betul-betul maju alias tidak? Ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau berkonsultasi dengan keluarganya, ya tentu kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan, ini adalah putusan nan kontroversial dan mengandung abnormal norma di dalamnya,” ucap Yusril di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Dia menegaskan, jika berada di posisi Gibran, sikap nan diambil adalah tidak ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Sebab putusan MK dikhawatirkan menimbulkan persoalan nantinya.

“Saya tahu ini putusan (MK) kontroversial, dari pada menimbulkan reaksi di tengah masyarakat, dan menimbulkan persoalan legitimasi di belakang hari. Tapi, saya enggak usah maju saja deh, dari pada timbul masalah dikemudian hari, saya kira mungkin itu langkah nan bijak. Tapi pada akhirnya, saya serahkan kepada siapa saja nan memenuhi kriteria untuk maju sebagai Capres Cawapres sesuai putusan MK,” sambungnya.

Dia mengatakan, putusan itu tidak mengalir dari hulu hingga ke hilir, nan dianggap sebagai kecacatan norma serius. Dirinya juga menduga putusan itu sebagai penyelundupan hukum.

“Kalau kita telaah dengan mendalam putusan ini tidak mengalir, dari hulu dari hilir sampai ke muara. Dan boleh saya katakan putusan ini mengandung sebuah abnormal norma nan serius,” katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiel Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal pemisah usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres). Gugatan itu diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A.

Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas Tsaqibbirru Re A meminta MK mengubah pemisah usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun alias mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten alias kota.

baca juga:

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin 16 Oktober 2023.

Dalam konklusinya, Anwar menyatakan Mahkamah berkuasa untuk mengadili permohonan a quo. Pemohon mempunyai kedudukan norma untuk mengusulkan permohonan a quo.

“Permohonan pemohon berdasar menurut norma untuk sebagian,” katanya. (Sumber: okezone)

Selengkapnya
Sumber Eramuslim.com
Eramuslim.com
Atas