DPR HARUS BUKA RUANG PEMAKZULAN UNTUK MELAWAN REZIM OTORITER

by M Rizal Fadillah

Rezim Jokowi di akhir masa kedudukan bukan semakin demokratis melainkan semakin semena-mena dan membagi buta. Tidak peduli dengan etika, moral apalagi patokan Konstitusi. Orientasi politiknya hanya untuk melanggengkan dan mengamankan kekuasaan. Anak-anak ditempatkan sebagai jembatan perpanjangan kekuasaan. Otoritarian sedang dipertontonkan di panggung kepura-puraan kerakyatan nan berjulukan Pilpres.

Pilpres setara dan jujur diprediksi hanya slogan. Ada pasangan nan dicanangkan kudu menang dengan segala upaya. Lolosnya ananda Gibran melalui disain MK nan diketuai pamanda Usman adalah awal dari permainan curang tersebut. Partai-partai terbukti tidak berkutik menahan disain pelolosan Gibran. Ini adalah sinyal bakal terjadinya kecurangan berkelanjutan.

Pilpres nan lebih terjamin bakal sehatnya kejuaraan adalah jika Jokowi tidak cawe cawe, artinya konsisten dan netral. Namun netral alias tidak cawe-cawe itu sama sekali tidak terlihat indikasinya hingga saat ini. Justru nampak tampilan sikap semena-mena apalagi sadis dalam memperjuangkan misi pelanggengan kekuasaan.

Satu-satunya jalan untuk itu adalah bahwa Pilpres kudu tanpa Jokowi. Artinya Jokowi mesti segera dimakzulkan. Konstitusi telah mengatur tentang aspek karena dan mekanisme. Konstitusi telah membuka ruang bagi pengamanan penyelenggaraan kerakyatan termasuk Pilpres agar dapat dijalankan dengan baik. Ketika kerakyatan terancam, maka penghalang mesti dihilangkan. Dan Jokowi adalah penghalang itu.

DPR meski selama ini diragukan statusnya sebagai wadah perjuangan rakyat, namun sekarang sangat dibutuhkan. Untuk langkah darurat dan penyelamatan. Negara betul-betul dalam keadaan bahaya. Konfigurasi kekuatan partai politik di DPR diyakini akhirnya bakal bermuara pada hati nurani. Nurani kebenaran, kerakyatan dan kesadaran hukum. Nurani bagi tegaknya keadilan.

Rezim Jokowi adalah rezim otoriter nan hanya bisa diingatkan dan dilawan oleh rakyat. Elemen umum kekuatan politik kudu bergerak berbareng rakyat dalam menembus barikade ragam kendala. DPR hendaknya mulai membuka ruang bagi pemakzulan. Jokowi adalah perusak kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, apalagi kedaulatan negara. Kedaulatan ekonomi pun telah diporak-porandakan.

Sekurangnya lima partai di parlemen potensial untuk menahan kemungkinan kecurangan nan dilakukan oleh squad Jokowi. PKS, Nasdem, PKB, PDIP dan PPP. Modal ini dinilai cukup untuk membuka pintu pemakzulan. Partai-partai lain nan “tersandera” kudu secepatnya membebaskan diri.

Biarlah komponen rakyat nan bakal berada di samping alias mungkin di depan dari proses itu. Kebersamaan bakal menjadi satu kekuatan untuk memulihkan kerakyatan nan telah dicuri oleh Jokowi, kroni dan oligarki. Mereka adalah para penganiaya dan pembunuh reformasi.

Rezim otoriter kudu dilawan dan musuh terkuat untuk mengalahkannya adalah rakyat. Lembaga perwakilan rakyat menjadi pembuka pintu untuk itu. Pemakzulan Jokowi merupakan suatu keniscayaan agar terjamin Pilpres dan Pileg nan jujur dan adil.

Ketika rakyat mulai berteriak “kami muak” maka solusinya adalah “pemilu tanpa Jokowi”. Artinya segera makzulkan. Lalu, tunggu apa lagi ?

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 16 Nopember 2023