Dinasti Politik Jokowi Makin Akut, Reformasi Jilid II Menanti

eramuslim.com – Usai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), orkestrasi  dinasti politik Presiden Jokowi beserta family dan kroni-kroninya semakin menjadi-jadi.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nan sudah dijatuhkan vonis pemecatan sebagai ketua oleh MKMK malah melakukan perlawanan dengan menolak pemecatannya terhadap dirinya.

“Ketua MK ini sudah tidak menggunakan logika sehatnya, padahal sudah 40 tahun menjadi hakim, hanya kekuatan nan sangat besarlah nan bisa mendorong Anwar Usman ini untuk melakukan perlawanan,” ujar Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna dalam keterangannya, Rabu malam (8/11).

Menurut Hanif, semestinya Jokowi sebagai presiden mulai menarik diri dan menurunkan hasratnya untuk terus berkuasa melalui dinastinya.

“Perlawanan dari mahasiswa dan aktivis pergerakan terus tereskalasi dan semakin massif diberitakan di media-media sosial dan obrolan publik terkait naifnya dinasti Jokowi,” ucapnya.

Hal tersebut, sambung dia, memaknai makna kerakyatan nan semakin memanas dan mulai tidak terkendali.. Penolakan terhadap pelanggengan kekuasaan dinasti Jokowi menggema nyaris di seluruh pelosok negeri, terutama di kota-kota besar di Indonesia.

“Negara kita ini tidak dalam kondisi baik-baik saja, kondisi ini nyaris mirip dengan masa Orde Baru, dimana orang-orang mulai direpresi pada saat menyampaikan aspirasi. Bahkan seorang ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) direpresi oleh oknum TNI/Polri melalui orang tuanya. Kelakuan oknum TNI/Polri ini mengingatkan kita kembali sungguh zalimnya penguasa di masa perjuangan Reformasi,” terang Hanif.

Orkestrasi pelanggengan kekuasaan dinasti Jokowi tidak hanya melakukan represi kepada aktivis pergerakan dan mahasiswa, kriminalisasi kepada abdi negara penegak norma juga terus terjadi.

“Belum selesai upaya kriminalisasi Pimpinan KPK Firli Bahauri dengan tuduhan melakukan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, beredar lagi upaya kriminalisasi Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan menyerang ranah pribadi nan bersangkutan,” ungkapnya.

Lanjut Hanif, upaya kriminalisasi disinyalir lantaran Kejaksaan Agung berencana bakal meningkatkan status tersangka terduga korupsi oknum Menteri nan berinisial AH dan DA nan merupakan ketua umum dan pengurus DPP partai Koalisi Indonesia Maju dikarenakan sudah cukup perangkat bukti dan saksi.

“Apa segitunya ya ketakutan penguasa dinasti oligarki ini? Kemarin ada dugaan ‘Pak Lurah’ tidak memberikan izin kepada Pimpinan KPK untuk melakukan penindakan kepada oknum menteri ini, sekarang Jaksa Agung nan dikriminalisasi,” tegasnya.

DPP NCW telah beberapa kali menyuarakan dugaan korupsi kepada 5 menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi, namun tidak direspons positif oleh Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan Agung.

NCW menduga lambatnya proses pengungkapan dugaan korupsi oknum-oknum menteri ini, lantaran semua menteri nan terduga korupsi tersebut berada di koalisi nan sama dan sangat kuat dugaan ‘Pak Lurah’ tidak memberikan lampu hijau kepada 3 lembaga penegakan norma tersebut.

“Kami cemas jika praktik tebang pilih ‘Pak Lurah’ ini bisa menghancurkan supremasi norma nan sudah mulai membaik dan operasi kriminalisasi ini kudu segera dihentikan, lantaran rakyat sudah muak dengan orkestrasi dinasti di MK, sekarang ditambah lagi represi mahasiswa dan kriminalisasi penegak hukum,” bebernya.

“Reformasi jilid dua bisa terjadi, jika Jokowi tidak segera berkaca diri atas apa nan terjadi saat ini, tuntutan rakyat agar Jokowi mundur pasti bakal terjadi,” pungkas Hanif.  (Sumber: RMOL)